JASA PENGECATAN LAPANGAN TENIS

Diposkan pada : 26-05-2015 06:50:30

Jasa pengecatan lapangan tenis di Jakarta dan sekitarnya siap dikerjakan secara profesional oleh tim Raditya Pelukis Dinding. Tidak hanya di Jakarta saja, tapi kami juga melayani panggilan dari seluruh kota di Indonesia seperti Jasa pengecatan lapangan tenis Tangerang , Jasa pengecatan lapangan tenis Bintaro , Jasa pengecatan lapangan tenis Depok , Jasa pengecatan lapangan tenis Bekasi , Jasa pengecatan lapangan tenis Bandung , Jasa pengecatan lapangan tenis Serpong , Jasa pengecatan lapangan tenis Pantai Indah Kapuk , Jasa pengecatan lapangan tenis Kelapa Gading , Jasa pengecatan lapangan tenis Cibubur , Jasa pengecatan lapangan tenis Cirebon , Jasa pengecatan lapangan tenis Tegal , Jasa pengecatan lapangan tenis Purwokerto , Jasa pengecatan lapangan tenis Madiun , Jasa pengecatan lapangan tenis Pekalongan , Jasa pengecatan lapangan tenis Kediri , Jasa pengecatan lapangan tenis Malang , Jasa pengecatan lapangan tenis Solo , Jasa pengecatan lapangan tenis Jember , Jasa pengecatan lapangan tenis Banyuwangi , Jasa pengecatan lapangan tenis Padang , Jasa pengecatan lapangan tenis Lampung , Jasa pengecatan lapangan tenis Aceh , Jasa pengecatan lapangan tenis Pontianak , Jasa pengecatan lapangan tenis Surabaya , Jasa pengecatan lapangan tenis Bali , Jasa pengecatan lapangan tenis Jogja , Jasa pengecatan lapangan tenis Semarang , Jasa pengecatan lapangan tenis Palembang , Jasa pengecatan lapangan tenis Yogyakarta. Pengecatan lapangan tenis ini tidak hanya cocok untuk lapangan tenis saja, tetapi juga lapangan lainnya seperti lapangan futsal, basket, voli, dan lapangan bulutangkis.

Jasa pengecatan lapangan tenis profesional siap membantu Anda untuk membuat suasana lapangan tenis menjadi lebih keren dan menarik. Langsung saja hubungi tim Jasa pengecatan lapangan tenis.

Harga Jasa pengecatan lapangan tenis yang kami tawarkan adalah harga terbaik untuk Anda. Kualitas hasil pengecatan kami adalah menjadi prioritas demi kepuasan Anda. Harga di beberapa wilayah seperti Harga pengecatan lapangan tenis Jakarta , Harga pengecatan lapangan tenis Tangerang , Harga pengecatan lapangan tenis Bintaro , Harga pengecatan lapangan tenis Depok , Harga pengecatan lapangan tenis Bekasi , Harga pengecatan lapangan tenis Bandung , Harga pengecatan lapangan tenis Serpong , Harga pengecatan lapangan tenis Pantai Indah Kapuk , Harga pengecatan lapangan tenis Kelapa Gading , Harga pengecatan lapangan tenis Cibubur , Harga pengecatan lapangan tenis Cirebon , Harga pengecatan lapangan tenis Tegal , Harga pengecatan lapangan tenis Purwokerto , Harga pengecatan lapangan tenis Madiun , Harga pengecatan lapangan tenis Pekalongan , Harga pengecatan lapangan tenis Kediri , Harga pengecatan lapangan tenis Malang , Harga pengecatan lapangan tenis Solo , Harga pengecatan lapangan tenis Jember , Harga pengecatan lapangan tenis Banyuwangi , Harga pengecatan lapangan tenis Padang , Harga pengecatan lapangan tenis Lampung , Harga pengecatan lapangan tenis Aceh , Harga pengecatan lapangan tenis Pontianak , Harga pengecatan lapangan tenis Surabaya , Harga pengecatan lapangan tenis Bali , Harga pengecatan lapangan tenis Jogja , Harga pengecatan lapangan tenis Semarang , Harga pengecatan lapangan tenis Palembang , Harga pengecatan lapangan tenis Yogyakarta

Bagi anda yang butuh Jasa pengecatan lapangan tenis bisa langsung menghubungi kami di no 0852-1722-3280

-------------------------------------------------------

Info Terkini

Jasa Lukis Dinding

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proyek tersebut berpotensi akan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi.  
 
Berdasarkan kajian KPK yang telah dilakukan pada Agustus-Desember 2013 lalu , telah ditemukan beberapa potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS. Pertama, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. Penyusunan anggaran BPJS telah disusun oleh Direksi BPJS dan disetujui oleh Dewan Pengawas tanpa ada keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. Sedangkan anggaran Dewan Pengawas berasal dari anggaran BPJS juga.
 
"KPK telah merekomendasikan pemerintah merevisi UU 24/2011 ini untuk dapat melibatkan pihak eksternal dalam persetujuan dan pengelolaan dana operasional BPJS. KPK juga telah meminta pemerintah segera mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang bersedia untuk tidak rangkap jabatan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (11/2/2014).
 
Kedua, adanya potensi kecurangan dalam hal pelayanan. Rumah sakit berpotensi menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit dari yang seharusnya, atau memecah tagihan untuk dapat memperbesar nilai penggantian. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan klaim lebih besar dari yang seharusnya dibayar BPJS.
 
"Dari temuan ini kami juga telah mengimbau agar pelaksanaan program dilaksanakan dengan prinsip clean and good governance serta berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar mengedepankan kemanfaatan besar bagi masyarakat," kata Johan.
 
Ketiga, terkait pengawasan yang masih lemah. Pengawasan internal juga tidak mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta BPJS yang melonjak, dari 20 juta (dulu dikelola askes), hingga lebih dari 111 juta peserta. Padahal perubahan ruang lingkup perlu diiringi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi.
 
Sedangkan di pengawasan eksternal, KPK telah melihat adanya ketidakjelasan area pengawasan. Saat ini ada tiga lembaga yang telah mengawasi BPJS yaitu DJSN, OJK, dan BPK. Namun, substansinya belum jelas.
 
"KPK telah merekomendasikan agar pengawasan publik juga diperlukan. Kami telah meminta agar CSO dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan JKN. Sistem teknologi informasi juga perlu harus ditingkatkan," kata Johan.
 
Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris juga menyatakan akan siap bekerjasama lebih jauh dengan KPK, termasuk sosialisasi potensi korupsi terhadap seluruh jajarannya. Dia setuju bila ada usulan revisi UU 24/2011 agar ada kejelasan peran pengawas eksternal secara substansi.
 
"Kami memang memerlukan pengawas pihak ketiga agar jangan sampai ada masalah dikemudian hari," kata Fahmi.
 
Dia juga menekankan, sebagai lembaga baru, BPJS telah memiliki sistem baru. Karena itu, butuh sosialisasi dan penyadaran kepada pihak terkait, termasuk Puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan kepada masyarakat.
 
"Jangan ada yang coba-coba merekayasa diagnosis utama dan tambahan untuk mendapatkan klaim yang lebih besar. Kita harus kawal bersama," kata Fahmi Idris.


Editor : Dian Sukmawati

Jasa Lukis Dinding